Hijrah Politik dan Hijrah Kebijakan

IMG_0545

Hijrah Politik dan Hijrah Kebijakan

Oleh: Dr. H. Manggaukang Raba

Sudah 1453 tahun silam, Nabi Muhammad SAW dan sahabatnya melaksanakan hijrah secara fisik dan rohani dari Mekah ke Madinah. Sejarah mencatat, nabi melaksanakan hijrah, karena tertindas di tanah kelahirannya, Mekah. Tapi hijrah bukan hanya sejarah. Hijrah adalah pepindahan untuk mukim dari suatu tempat ke tempat lain. Tujuannya, adalah mencari kehidupan yang lebih baik.

Makna penting lain dari hijrah adalah melepaskan diri dari kondisi keburukan,  kenistaan, dan pelanggaran menuju kearah kebaikan. Artinya, berhijrah adalah meninggalkan segala kenistaan dan pelanggaran.

Hijrah Politik

Moh. Kurdi Ali dalam Aqwaluna Wa Af’aluna, menyatakan bahwa  kebutuhan  kepada politik, sama dengan kebutuhan manusia akan air dan udara. Ini artinya, bahwa  politik bagi umat Islam merupakan kebutuhan dasar umat (baca: masyarakat) dalam rangka mengangkat keterpurukan masyarakat.

Hal ini juga tercermin dalam perilaku Shalahuddin Al-Ayyubi dalam
mempertimbangkan kebijakan politik daripada memperlakukan para musuhnya dengan
tasamuh. Dari pandangan ini, makna politik adalah sebagai sarana memperoleh kemenangan dan kehormatan secara bersama-sama.

Persoalannya, adalah bagaimana memaknai dan mempraktikkan bentuk politik yang mampu menjawab permasalahan khas ma­sya­rakat majemuk seperti yang ada di negara kita. Bukankah pada praktiknya, politik kerap diartikan sebagai sarana memperjuangan kepentingan kelompok atau golongan. Kemudian politik, mengabaikan pluralistis dan perbedaan sebagai suatu kenyataan yang hidup.

Jika bangunan politik seperti ini yang kita terapkan, sa­ngat tidak mungkin dihasilkan se­buah proses pengambilan keputusan yang pro-publik. Malah yang muncul adalah keputusan-keputusan po­litik, kebijakan-kebijakan dan program-program yang pada intinya ada­lah peneguhan dominasi oligarki.

Padahal kita butuh sistem dan praktik politik yang demokratis yang benar-benar apresiatif dan sensitif terhadap prinsip-prinsip negara de­mok­rasi. Kita butuh praktik politik  yang menghormati keberagaman, per­lin­du­ngan terhadap hak asasi manusia, dan adanya per­tang­gung­ja­waban penguasa kepada rakyat.

Kita membutuhkan praktik politik yang dapat menciptakan pola hubungan baru antara pemerintah dan masyarakat, yaitu politik keseimbangan dan kemitraan. Karena itu diperlukan pe­ne­rapan paradigma civil society dalam implementasi perpolitikan. Makna penting paradigma civil society dalam politik adalah terjadinya Dialog, Koordinasi dan Kemitraan (DKK) dalam setiap pengambilan keputusan politik.

Dalam konteks hijrah yang syarat dengan spirit reformasi dan revitalisasi, menuntut adanya trans­for­masi nilai-nilai yang mampu me­ng­angkat kualitas kehidupan masya­rakat untuk masa kini dan masa datang.

Prasyarat mutlak yang wajib dipenuhi  adalah keberanian untuk me­re­for­ma­si dan merevitalisasi diri dengan meninggalkan paradigma sta­tus quo yang sarat dengan sekat-sekat eksklusif, diskriminatif, ke­ti­dak­adilan. Kemudian ber­hij­rah dan membangun terbentuknya civil society yang dipenuhi dengan hu­bu­ngan Dialog, Koordinasi dan Kemitraan (DKK). Inilah hijrah politik.

Hijrah Kebijakan

Bagaimana dengan kebijakan publik? Dalam kaitan ini, ada satu tugas dari pemerintah yang tidak tergantikan sejak dahulu hingga kelak di masa depan, yaitu membuat kebijakan publik, mengimplementasikannya, dan pada tingkat tertentu melakukan evaluasi kebijakan publik.

Kebijakan publik yang terbaik adalah yang mendorong setiap warga masyarakat untuk membangun daya saingnya masing-masing, dan bukan semakin menjerumuskannya ke dalam pola ketergantungan.

Apa itu kebijakan publik itu? Thomas R. Dye mendefinisikannya sebagai “what government do, why they do it, and what difference it makes”. Jadi, kebijakan publik adalah segala sesuatu yang dikerjakan dan yang tidak dikerjakan oleh pemerintah.

Berkaitan dengan hijrah, Ismail al Faruqi menyebut hijrah sebagai langkah awal dan paling menentukan untuk menata masyarakat yang berperadaban. Tegasnya, substansi hijrah  merupakan strategi besar (grand strategy) dalam membangun peradaban.

Umar bin Khattab menuturkan: “al hijrah farragat bainal haq wall bathil” (hijrah telah memisahkan antara yang haq dan yang bathil). Maka sangat relevan ungkapan Prof Dr Fazlur Rahman yang menyebut hijrah sebagai “Marks of the founding of islamic community”.

Dari sini, jelaslah bahwa hijrah bisa disebut sebagai sebuah perpindahan paradigma (paradigm shift) yang sangat diperlukan un­tuk mengantisipasi sekaligus men­ja­wab realitas masyarakat yang selalu berubah.

Salah satu ciri masyarakat modern yang demokratis adalah kepedulian mereka terhadap kebijakan publik. Kepedulian tersebut dimulai sejak akan dirumuskannya suatu kebijakan publik oleh pemerintah sampai kepada implementasinya. Tentunya, kepedulian tersebut dikarenakan kebijakan publik akan mempengaruhi kehidupan mereka sehari-hari.

Kita membutuhkan kebijakan publik yang berkeadilan, dan sekaligus dapat mensejahterakan masyarakat. Karena itu dalam perumusan kebijakan publik (juga) harus mendorong terciptanya Dialog, Koordinasi dan Kemitraan (DKK).

De­ngan hijrah kebijakan, langkah-langkah dan perspektif-per­spek­tif baru dapat ditemukan dan di­ela­­­borasi sehingga dapat mem­per­lan­car proses pencapaian tujuan yang te­lah digariskan.

Karena itu, sekali lagi, hijrah kebijakan se­ma­cam inilah yang pada akhirnya diharap­kan mampu menyinari dan melembari perilaku keseharian kita, dalam perumusan, implementasi dan evaluasi kebijakan.

Mari mendorong terciptanya kebijakan publik yang berorientasi civil society melalui spirit Dialog, Koordinasi dan Kemitraan (DKK) pada semua aktor kebijakan: pemerintah, swasta dan masyarakat. Semogalah.