Alur Laut Kepulauan Indonesia (ALKI)

china

ALUR LAUT KEPULAUAN INDONESIA (ALKI)

Oleh

Mangaukang Raba

Konvensi ke-3 Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) mengenai hukum laut (United Nation Convention on the Law of the Sea/UNCLOS), yang lahir 10 Desember 1982, menjadi awal lahirnya hukum laut yang mengakui adanya konsep Negara Kepulauan. Pemerintah Republik Indonesia (RI) kemudian meratifikasi konvensi tersebut dengan Undang-Undang (UU) No. 17 Tahun 1985.

Sejak tahun 1994, Hukum Laut Internasional resmi berlaku dan mulai saat itu pula bangsa Indonesia mempunyai hak berdaulat untuk memanfaatkan sumber daya alam, termasuk yang ada di dasar laut dan di bawahnya. Pasal 49 UNCLOS 1982 menyatakan kedaulatan dari negara kepulauan meliputi perairan-perairan yang tertutup oleh garis pangkal demikian pula wilayah udara di atasnya dan dasar laut serta tanah di bawahnya.  

Tahun 1996, Pemerintah Indonesia mengusulkan kepada International Maritime Organization (IMO) tentang penetapan Alur Laut Kepulauan Indonesia (ALKI) beserta cabang-cabangnya di perairan Indonesia”.

Pengertian dan Sejarah

Alur Laut Kepulauan adalah alur laut yang dilalui oleh kapal atau pesawat udara asing di atas alur tersebut, untuk melaksanakan pelayaran dan penerbangan dengan cara normal semata-mata untuk transit yang terus menerus, langsung, dan secepat mungkin serta tidak terhalang melalui atau di atas perairan kepulauan dan laut teritorial yang berdampingan antara satu bagian laut lepas atau Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia dan di bagian laut lepas atau Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia lainnya.

Negara yang terdiri dari gugusan pulau bisa disebut negara kepulauan dengan keuntungan dapat menarik garis yang menghubungkan titik-titik terluar dari gugus kepulauan sebagai base line-nya. Adapun penetapan Alur Laut Kepulauan Indonesia (ALKI) dilakukan dengan mempertimbangkan aspek pertahanan keamanan negara dan kondisi hidro-oseanografi agar alur pelayaran aman dilalui setiap kapal.

Hal ini merupakan hasil bargaining diplomasi antar bangsa. Rezim negara kepulauan diwajibkan tetap memberikan akses lewat (navigasi) bagi kapal-kapal asing yang melintasi perairan kepulauannya (archipelagic waters). Mengapa? Karena dulunya alur tersebut merupakan jalur tradisional yang biasa digunakan pelayaran internasional.

Upaya pemerintah Indonesia untuk memantapkan persatuan dan kesatuan bangsa,  dilakukan melalui penetapan Alur Laut Kepulauan Indonesia (ALKI) di perairan nusantara dengan suatu proses yang panjang hingga akhirnya, pada tanggal 19 Mei 1998, Sidang Pleno MSC-69 IMO secara resmi telah menerima (adopt) tiga ALKI yang diusulkan oleh Indonesia (41 tahun setelah Deklarasi Konsepsi Negara Kepulauan/Wawasan nusantara pada tahun 1957). Indonesia adalah Negara Kepulauan/Nusantara pertama yang telah mulai mengusulkan penetapan alur-alur laut kepulauannya sesuai dengan ketentuan Konvensi Hukum Laut 1982.

Lahirnya Konvensi ke-3 Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) mengenai hukum laut (United Nation Convention on the Law of the Sea/UNCLOS), 10 Desember 1982, menjadi awal lahirnya hukum laut yang mengakui adanya konsep Negara Kepulauan. Pemerintah Republik Indonesia (RI) kemudian meratifikasi konvensi tersebut dengan Undang-Undang (UU) No. 17 Tahun 1985. Sejak tahun 1994, Hukum Laut Internasional resmi berlaku dan mulai saat itu pula bangsa Indonesia mempunyai hak berdaulat untuk memanfaatkan sumber daya alam, termasuk yang ada di dasar laut dan di bawahnya. Pasal 49 UNCLOS 1982 menyatakan kedaulatan dari negara kepulauan meliputi perairan-perairan yang tertutup oleh garis pangkal demikian pula wilayah udara di atasnya dan dasar laut serta tanah di bawahnya.

Tahun 1996, Pemerintah Indonesia mengusulkan kepada International Maritime Organization (IMO) tentang penetapan Alur Laut Kepulauan Indonesia (ALKI) beserta cabang-cabangnya di perairan Indonesia. Sesuai dengan Pasal 1 ayat 8 UU No. 6/ 1996 tentang Perairan Indonesia, Alur Laut Kepulauan adalah alur laut yang dilalui oleh kapal atau pesawat udara asing di atas alur tersebut, untuk melaksanakan pelayaran dan penerbangan dengan cara normal semata-mata untuk transit yang terus menerus, langsung, dan secepat mungkin serta tidak terhalang melalui atau di atas perairan kepulauan dan laut teritorial yang berdampingan antara satu bagian laut lepas atau Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia dan di bagian laut lepas atau Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia lainnya.
Tiga ALKI: ALKI I, II, dan III

Berdasarkan UNCLOS (United Nation Convention on The Law of The Sea) 1982 yangtelah diratifikasi melalui Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1985, Indonesia telah menetapkantiga jalur lintas kapal asing dalam wilayah Republik Indonesia, yang dikenal dengan nama Alur Laut Kepulauan Indonesia (ALKI).

ALKI terdiri atas ALKI I Selat Sunda yang di bagian utarabercabang menuju Singapura (A1) dan menuju Laut China Selatan. ALKI II Selat Lombokmenuju Laut Sulawesi. Sedangkan ALKI III yang di bagian selatan bercabang tiga menjadi ALKI III A(sekitar perairan Laut Sawu, Kupang), ALKI III B, ALKI III C (sebelah timur Timor Leste), danALKI III D (sekitar perairan Aru).

Keberadaan tiga jalur ALKI tersebut selain merupakan jalur pelayaran internasionaljuga berfungsi sebagai “pintu gerbang memanjang” yang seolah membelah wilayah kelautanIndonesia. Fenomena itu dapat menjadi suatu hal yang menguntungkan, tetapi di sisi lainmembawa potensi ancaman terhadap pertahanan dan keamanan Indonesia.

Ketiga ALKI (Alur Laut Kepulauan Indonesia), kemudian  ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah Nomor 37 tahun 2002, dengan membagi wilayah Indonesia untuk dilewati oleh tiga jalur ALKI. Sesuai dengan Peraturan Pemerintah No. 37 tahun 2002, tentang Alur Laut Kepulauan Indonesia, terdapat 3 (tiga) ALKI beserta cabang-cabangnya, yaitu:

Pertama, jalur pada ALKI I yang difungsikan untuk pelayaran dari Laut Cina Selatan melintasi Laut Natuna, Selat Karimata, Laut Jawa, dan Selat Sunda ke Samudera Hindia, dan sebaliknya; dan untuk pelayaran dari Selat Singapura melalui Laut Natuna dan sebaliknya (Alur Laut Cabang I A).

Kedua, jalur pada ALKI II yang difungsikan untuk pelayaran dari Laut Sulawesi melintasi Selat Makasar, Laut Flores, dan Selat Lombok ke Samudera Hindia, dan sebaliknya.

Ketiga, jalur pada ALKI-III-A yang difungsikan untuk pelayaran dari Samudera Pasifik melintasi Laut Maluku, Laut Seram, Laut Banda, Selat Ombai, dan Laut Sawu. ALKI III-A sendiri mempunyai 4 cabang, yaitu ALKI Cabang III B: untuk pelayaran dari Samudera Pasifik melintasi Laut Maluku, Laut Seram, Laut Banda, dan Selat Leti ke Samudera Hindia dan sebaliknya; ALKI Cabang III C: untuk pelayaran dari Samudera Pasifik melintasi Laut Maluku, Laut Seram, Laut Banda ke Laut Arafura dan sebaliknya; ALKI Cabang III D: untuk pelayaran dari Samudera Pasifik melintasi Laut Maluku, Laut Seram, Laut Banda, Selat Ombai, dan Laut Sawu ke Samudera Hindia dan sebaliknya; ALKI Cabang III E: untuk pelayaran dari Samudera Hindia melintasi Laut Sawu, Selat Ombai, Laut Banda, Laut Seram, dan Laut Maluku.

Penetapan ALKI dimaksudkan agar pelayaran dan penerbangan internasional dapat terselanggara secara menerus, cepat dan dengan tidak terhalang oleh ruang dan udara Perairan Teritorial Indonesia. ALKI ditetapkan untuk mengubungkan dua periran bebas, yaitu Samudera Hindia dan Samudera Pasifik meliputi: (1) ALKI I melintasi Laut Cina Selatan-Selat Karimata-Laut DKI-Selat Sunda; (2) ALKI II melintasi Laut Sulawesi-Selat Makassar-Luat Jawa-Selat Lombok; dan (3) ALKI III melintasi Sumadera Pasifik-Selat Maluku, Luat Seram-Laut Banda.

Potensi Ancaman Masing-Masing ALKI

Keberadaanjalur ALKI membawa berbagai potensi kerawanan keamanan dan pertahanan, baik berupaancaman militer dari negara lain yang menggunakan ALKI sebagai jalur pelayaran komersialdan militer maupun kerawanan lain, seperti pencemaran lingkungan laut, penyelundupan,pembajakan, terorisme, perdagangan manusia (trafficking), penyusupan, dan gangguanpelayaran dalam negeri.

Berdasarkan ketentuan UNCLOS 1982, alur laut kepulauan menjamin hak bagiperlintasan kapal asing, termasuk armada militer yang dapat tetap beroperasi secara normal.Hal itu apabila tidak dilakukan pengawasan dan pengamanan dengan baik dapat menjadipotensi ancaman militer di jalur ALKI yang sangat terbuka dan dapat terjadi kapan pun.

Doktrin dan strategi pertahanan yang digunakan oleh militer Indonesia belum sepenuhnyamengadaptasi dinamika potensi ancaman militer dari dalam jalur ALKI. Kapal militer asingyang telah memasuki jalur ALKI dan sudah berada dalam jalur ALKI dapat dengan mudahseketika melakukan berbagai aktivitas dan manuver militer ke target sasaran yang dituju didaerah Indonesia sepanjang jangkauan persenjataan mereka. Walaupun kemungkinantersebut relatif kecil, karena hubungan baik Indonesia dengan negara lain, kewaspadaanperlu dilakukan dengan mempertimbangkan strategi pertahanan di ALKI.

Selain kemungkinan ancaman militer tersebut, salah satu potensi ancamannon-tradisional yang ada di jalur ALKI berupa ancaman perusakan dan pencemaranlingkungan. Berbagai kapal internasional yang melintas di jalur ALKI dapat membawaancaman berupa perusakan dan pencemaran lingkungan laut dalam beragam jenis dantingkatan yang akan merugikan Indonesia.

Selain itu, beberapa ancaman lain yang merugikan sering kali terjadi di wilayahperairan Indonesia, termasuk di wilayah ALKI, di antaranya adalah kegiatan pemancinganilegal (illegal fishing), penyelundupan, pencurian sumber daya alam, dan perampokanterhadap kapal yang melintas. Kerawanan yang muncul seiring dengan meningkatnya lalulintas di alur laut Kepulauan Indonesia memerlukan perhatian khusus dari pemerintahIndonesia karena pentingnya wilayah itu bukan saja bagi Indonesia, melainkan juga duniasecara umum.

Masing-masing ALKI mempunyai potensi ancaman yang dinilai relevan dan membutuhkan koordinasi yang lebih serius. Berdasarkan wawancara penulis dengan narasumber dari Badan Koordinasi Keamanan Laut (Bakorkamla), masing-masing ALKI mempunyai potensi ancaman yang berbeda-beda.

Pertama, potensi ancaman di ALKI I terkait imbas konflik klaim wilayah atas kepulauan Spratly dan Paracel di Laut Cina Selatan, seperti digunakannya wilayah ALKI I untuk kegiatan manuver angkatan perang negara yang terlibat. Di samping itu, imbas kepadatan lalu lintas pelayaran di Selat Malaka, seperti digunakannya wilayah ALKI I oleh perompak untuk menghindari kejaran aparat keamanan Indonesia dan aparat keamanan gabungan (Indonesia, Malaysia, dan Singapura) atau penyelundupan. Imbas dari pusat pertumbuhan dan perekonomian Asia dan Asia Tenggara di Republik Rakyat Cina (RRC) dan Singapura, seperti penyelundupan barang-barang ilegal dan juga perdagangan manusia, turut menjadi potensi ancaman di ALKI I, termasuk imbas bahaya ancaman bencana alam dan tsunami di Selat Sunda, seperti ancaman gempa vulkanik/erupsi gunung berapi (anak Krakatau) dan imbas politik ekspansional Malaysia, seperti kemungkinan klaim wilayah teritorial baru.

Kedua, potensi ancaman untuk ALKI II, berasal dari imbas konflik Blok Ambalat, seperti digunakannya wilayah ALKI II untuk manuver angkatan perang negara tetangga dan imbas lepasnya pulau Sipadan dan Ligitan, seperti penangkapan ikan dan sumber daya alam lainnya secara ilegal. Di samping itu, imbas dari pusat pariwisata dunia di Bali, seperti penyelundupan barang secara ilegal dan perdagangan manusia, serta terorisme dan imbas politik ekspansional Malaysia, seperti kemungkinan baru klaim wilayah teritorial setelah berhasil menguasai pulau Sipadan dan Ligitan, serta provokasi atas wilayah Blok Ambalat, juga merupakan potensi ancaman bagi ALKI II.

Ketiga,potensi ancaman untuk ALKI III, berasal dari imbas konflik internal negara tetangga di utara (Filipina) dan selatan (Timor Leste), seperti dijadikannya wilayah ALKI IIIA sebagai sarana pelarian atau kegiatan lain yang membahayakan keamanan laut serta imbas dari lepasnya Timor Timur menjadi negara berdaulat (Timor Leste) terkait dengan blok migas di sebelah selatan pulau Timor, seperti pelanggaran wilayah, penyelundupan, dan klaim teritorial. Di samping itu, imbas konflik internal seperti separatisme Republik Maluku Selatan (RMS) di Maluku dan dan Gerakan Papua Merdeka (GPM) di Papua serta imbas politik luar negeri Australia, seperti pelebaran pengaruh Australia terhadap wilayah sekitar di utara (Indonesia, Timor Leste, dan Papua New Guinea) serta dukungannya terhadap gerakan separatisme dan juga imbas potensi sumber kekayaan alam melimpah yang belum terkelola, seperti pencurian ikan dan pencurian kekayaan alam lainnya, juga merupakan potensi ancaman tersendiri bagi ALKI III. ()